PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR YANG DINYATAKAN TERBLOKIR BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 Ayat 3 Huruf a Nomor 5 Tahun 2012 Jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Abstract

ABSTRACTLegal protection is a protection for (HAM), and the protection itself is given to the public so that they can obtain justice provided by law. So it is formulated that what is meant by a blocked vehicle according to the Laws and Regulations, and how is legal protection for motorized vehicle owners which was declared blocked based on the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Article 110 paragraph 3 letter a Number 5 of 2012 in conjunction with Article 74 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The research used in this study is to use normative juridical research. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, and non-legal materials. Motorized vehicle taxes are contained in local taxes, motorized vehicle owner's book and vehicle registration certificate, there are re-registrations every 5 years, if it is late to make re-registration payments for 5 years with 2 years then it will be blocked. So that people are not late paying it, preventive and repressive efforts are needed.

Keywords: Legal Protection, Motor Vehicle Tax, Blocked

ABSTRACT

Perlindungan hukum merupakan sebuah pengayoman terhadap (HAM), dan perlindungan itu sendiri diberikan kepada masyarakat agar dapat memperoleh suatu keadilan yang diberikan oleh hukum.sehingga dirumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan kendaraan terblokir menurut Peraturan Perundang-Undangan, dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan bermotor yang dinyatakan terblokir bedasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 ayat 3 huruf a Nomor 5 Tahun 2012 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif .Bahan  hukum yang digunakan, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Pajak kendaraan bermotor terdapat dalam pajak daerah ,BPKB dan STNK terdapat registrasi ulang tiap 5 tahun sekali, apabila terlambat untuk melakukan pembayaran registrasi ulang terhitung selama 5 tahun dengan 2 tahun maka selanjutnya akan terblokir. Agar masyarakat tidak terlambat membayarnya maka diperlukan upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor, Terblokir