PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENISTAAN AGAMA OLEH HOLYWINGS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Abstract

ABSTRACT

Holywings is suspected of committing blasphemy in uploads on the Instagram account, in the upload Holywings promotes free liquor for those named Muhammad and Maria. Problems regarding the regulation of religious blasphemy law in the perspective of Islamic criminal law and Indonesian criminal law, Holywings criminal liability for religious blasphemy in the perspective of Islamic criminal law and Indonesian criminal law and the interpretation of Article 156a of the Criminal Code. The research method used is normative juridical. In Islamic crime, the criminal act of blasphemy is subject to the punishment of jarimah ta'zir, namely that the authority is fully assigned to the judge/ruler. In Indonesia, criminal law is regulated in the Criminal Code and in laws outside the Criminal Code. Namely in Articles 156 and 156a. In Islamic criminal law, Holywings' actions are included in the jarimah ta'zir. In Indonesian criminal law, it is classified into strict liability and vicarious liability. Article 156a of the Criminal Code is an alternative and this article is often used as a reference for judges to decide cases of blasphemy.

Keywords: Criminal Liability, Religious Blasphemy, Holywings

ABSTRAK

Holywings diduga melakukan penistaan agama dalam unggahan di akun Instagram, dalam unggahannya tersebut Holywings mempromosikan minuman keras gratis bagi mereka yang bernama Muhammad dan Maria. Masalah tentang pengaturan hukum penistaan agama dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana penistaan agama oleh Holywings dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dan interpretasi Pasal 156a KUHP. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Dalam pidana Islam tindak pidana penodaan agama dikenai hukuman jarimah ta’zir, yakni wewenang sepenuhnya dibebankan kepada hakim/penguasa. Dalam pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP. Yakni pada Pasal 156 dan 156a. Dalam pidana Islam perbuatan Holywings termasuk kedalam jarimah ta’zir. Dalam pidana Indonesia tergolong kedalam pertanggungjawaban strict liability dan vicarious liability. Pada Pasal 156a KUHP bersifat alternatif dan pasal ini sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penistaan Agama, Holywings