ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DMO (Domestic Market Obligation) DAN DPO (Domestic Price Obligation) TERKAIT KASUS KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA

Abstract

ABSTRACT

Cooking oil is a basic need of the people which is the main need that must be met in order to meet their daily needs where oil prices have increased dramatically. The government itself has responded by issuing policies regarding cooking oil subsidies in the form of DMO (Domestic Market Obligation) and DPO (Domestic Price Obligation). The author raises the formulation of the problem regarding the legal consequences of issuing DMO and DPO policies on consumers and business actors and the government's role in addressing the scarcity of cooking oil as a form of consumer protection. The research method used uses normative legal research methods. Both consumers and business actors feel the consequences of the case of a shortage of cooking oil due to rising prices of goods caused by hoarding. Where the government itself has obliged every exporter of Crude Palm Oil (CPO) and its derivatives with the aim of supplying products to the domestic market through a DMO mechanism using special prices or DPO.

Keywords: Policy, DMO, DPO

ABSTRAK

Minyak goreng merupakan sebuah kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi kebutuhan utama yang wajib di penuhi guna mencukupi kebutuhan sehari- hari dimana harga minyak mengalami kenaikan drastis. Pemerintah sendiri telah merespons dengan mengeluarkan kebijakan mengenai subsidi minyak goreng berupa DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation). Penulis mengangkat rumusan masalah mengenai akibat hukum dikeluarkannya kebijakan DMO dan DPO terhadap konsumen dan pelaku usaha dan Peran pemerintah untuk menyikapi kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan menggunkana metode penelitian hukum yuridis nornatif. Baik konsumen maupun pelaku usaha sama sama merasakan akibat dari adanya kasus kelangkaan minyak goreng akibat kenaikan harga barang yang disebabkan oleh penimbunan. Dimana pemerintah sendiri telah telah mewajibkan setiap eksportir produk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dengan tujuan adanya suatu pemasokan produk ke pasar dalam negeri dimana melalui suatu mekanisme DMO dengan menggunakan harga khusus atau DPO.

Kata Kunci: Kebijakan, DMO, DPO