KEPASTIAN HUKUM KLAUSULA ARBITRASE YANG TERCANTUM DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG PERUSAHAAN YANG MENGALAMI PAILIT

Abstract

ABSTRACT

Arbitration is a type of institution that resolves disputes outside the courtroom, writing arbitration clauses in a business contract is a manifestation of the principle of freedom in contracting, but the settlement of bankruptcy cases that arise in the business world whose agreements contain arbitration clauses may not be implemented properly. This study raises the issue of the role and authority of arbitration institutions in resolving bankruptcy disputes and the legal certainty of arbitration clauses listed in the debt and credit agreements of companies experiencing bankruptcy. The research used was normative juridical, statutory, conceptual, case approaches using descriptive qualitative analysis techniques. The role and authority of the arbitration institution in resolving bankruptcy cases according to the procedures regulated in Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The legal certainty of the arbitration clause contained in the debt agreement of a bankrupt company has clear legal certainty.

Keyword: Arbitration clause, Bankruptcy, Authority

ABSTRAK

Arbitrase merupakan salah satu jenis lembaga yang menyelesaikan perkara sengketa diluar jalur pengadilan, penulisan klausa arbitrase dalam suatu kontrak perjanjian bisnis merupakan manifestasi asas kebebasan dalam berkontrak, namun penyelesaian perkara kepailitan yang muncul pada dunia bisnis yang perjanjiannya mengandung klausula arbitrase kemungkinan tidak dapat dilaksanakan pada semestinya. Penelitian ini mengangkat masalah peran dan wewenang lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa kepailitan dan kepastian hukum klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian utang piutang perusahaan yang mengalami pailit. Penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, pendekan Undang-Undang, Konseptual, Kasus, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Peran dan wewenang lembaga arbitrase dalam menyelesaikan perkara kepailitan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kepastian hukum klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian utang-piutang perusahaan yang mengalami pailit mempunyai kepastian hukum yang jelas.

Kata Kunci: Klausula Arbitrase, Kepailitan, kewenangan