PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM ATAS PUTUSAN LEPAS NOMOR 63/ PID.B/ 2021/ PN.SKM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1981

Abstract

ABSTRACT

The judges who decide cases must enforce the law with a feeling of fairness, benefit, and legal certainty; this is not solely based on rules and regulations; respectable social norms must also be taken into account. The questions highlighted by this research concern the factors that the panel of judges takes into account when making a release decision and if restorative justice may be utilized as a foundation for doing so, as discussed in the Criminal Procedure Code. Normative juridical research techniques using statute approach, ideas, and a case approach are used by researchers who are assembling. From this research, it can be concluded that in imposing a release decision, it actually fulfills the elements of the crime itself, but due to a development in handling the law by prioritizing recovery, the criminal act committed can lose its responsibility because it has been accommodated by other regulations.

Key words:Judicial consideration, casual verdict, Restorative Justice

ABSTRAK

Dalam penegakan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan haruslah mengintisarikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hal ini tidak didasarkan dalam peraturan perundang-undangan saja akan tetapi nilai-nilai yang dihormati di masyarakat perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Adapun masalah yang diangkat Penelitian terkait pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lepas, serta bisakah keadilan restoratif dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan lepas ditinjau dalam KUHAP. Peneliti dalam menyusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, serta pendekatan sebuah kasus. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa di dalam penjatuhan putusan lepas ini sesungguhnya memenuhi unsur dalam tindak pidana itu sendiri, akan tetapi karena adanya sebuah perkembangan dalam menangani hukum dengan mengedepankan pemulihan sehingga tindak pidana yang dilakukan bisa hilang pertanggung jawabanya karena telah diakomodir oleh aturan lainnya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Putusan Lepas, Keadilan Restoratif.