PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU JUAL BENIH LOBSTER TANPA SURAT IZIN ( ILEGAL ) (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2022/Pn Kpn)

Abstract

Seeing the background of the Republic of Indonesia, where most of its territory is in the form of oceans, where the fisheries sector is one of the largest economic resources, however, there is still a lot of illegal lobster seed production going on. So that the problem can be formulated How is the release of lobster seeds in the laws and regulations in Indonesia, the form of sanctions for the sale or distribution of lobster seeds does not have a license according to Law Number 31 of 2004, and the judge's considerations in passing a decision on a suspect according to decision Number 110/Pid .Sus/2022/PN.Kpn. normative juridical law research is used with statutory approaches, case law approaches and conceptual approaches. The results of this study are that the crime of selling lobster seeds without a permit (illegal) is regulated in Article 16 in conjunction with Article 88 Law number 45 of 2009 concerning fisheries and then specifically the regulations for issuance are regulated in PERMEN-KP / Number 16 of 2022 concerning fisheries where the regulation according to the standardization of the provisions contained in the law has an impact on maintaining the lobster population in Indonesian waters. By imposing administrative sanctions in the form of written warnings or warnings to fines and criminal sanctions against perpetrators of selling lobster seeds without a permit in order to provide.

Keywords: Crime, Lobster Seed, Permit.

ABSTRAK

Melihat  latar belakang Negara Republik Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan, dimana sektor perikanan ini merupakan salah satu sumberdaya  ekonomi terbesar akan tetapi masih banyak terjadi pengeluaran benih lobster secara illegal. Sehingga dapat dirumuskan masalah Bagaimana pengeluaran benih lobster dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bentuk sanksi penjualan atau edar benih lobster tidak memiliki surat izin sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka menurut putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Kpn. digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa tindak pidana jual benih lobster tanpa surat izin (illegal) diatur dalam pasal 16 jo Pasal 88 Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan kemudian secara spesifik peraturan pengeluaran di atur dalam PERMEN-KP/Nomor 16 Tahun 2022 tentang perikanan dimana pengaturan sesuai standarisasi ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut berdampak terjaganya populasi lobster di perairan Indonesia. Dengan menerapkan sanksi-sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis hingga sanksi denda maupun pemidanaan terhadap pelaku penjualan benih lobster tanpa surat izin guna memberikan efek jera terhadap para tersangka.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Benih Lobster, Surat Izin.