Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Papua Ditinjau Dari Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Abstract

Abstrak
This paper, we discuss the raising of the Morning Star flag in Papua Province based on Article 106 of the Criminal Code (KUHP), with the formulation of the problem whether raising the Morning Star in Papua Province is a crime of treason. Morning Star in Papua Province. The legal research method used is normative juridical. Normative legal research method or literature is a method or method of researching library materials. In normative legal research or library research. The results of the study are to show that the cause of the OPM committing the crime of treason is caused by political factors, political instability in the Papua region causes state security conditions to be unstable and accompanied by violence so that conditions are getting worse, economic factors cause OPM to commit acts of treason because OPM who comes from the community really wants well-being. The countermeasures are the existence of policies from the police to formulate national defense, restore security conditions in Papua, and prevent conflict and separatism. commit acts of treason, and stronger law enforcement and special sanctions for OPM who commit acts of treason.
Keywords:Ttreason, KUHP, Morning Star in Papua Province, Crime.

Abstrak
Dalam penulisan ini membahas tentang pengibaran bendera bintang kejora di provinsi papua berdasarkan pasal 106 kitab undang undang hukum pidana (KUHP), dengan rumusan masalah apakah pengibaran bintang kejora di provinsi papua termasuk tindak pidana suatu makar bagaimana upaya meminimalisir suatu disparitas pemindaan pada putusan perkara suatu tindak pidana makar terhadap pengibaran bintang kejora di provinsi papua. Metode penelitian hukum yang digunakan ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metodea atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.
Hasil penelitian adalah untuk menunjukan bahwa penyebab OPM melakukan tindak pidana makar disebabkan oleh faktor politik, ketidaksetabilan politik diwilayah papua menyebabkan kondisi keamanan negara tidak stabil serta disertai kekerasan sehingga kondisi semakin buruk, faktor ekonomi menyebabkan OPM melakukan tindakan makar karena OPM yang berasal dari masyarakat sangat menginginkan kesejahteraan. Penaggulangannya adalah dengan adanya kebijakan dari kepolisian untuk terumuskan pertahanan negara, memulihkan kondisi keamanan dipapua, serta melakukan pencegahan konflik dan sparatisme, penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim di papua terhadap OPM yang melakukan tindakan makar harus dipertegas, dengan tujuan ada efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindakan makar, dan penegakan hukum yang lebih kuat dan sanksi khusus bagi OPM yang melakukan tindakan makar.

Kata Kunci: makar, KUHP, bintang kejora, kejahatan.