Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Merkuri Berbahaya (Studi Di BPOM Kota Surabaya)

Abstract

ABSTRACT

This research began with the formulation of the problem as follows: (1) What are the functions and duties of BPOM in Supervision of Cosmetic Products Containing Hazardous Mercury in the City of Surabaya? (2) How is Consumer Protection Against Cosmetic Products Containing Hazardous Mercury at BPOM Surabaya?. The research method used in this study is empirical juridical, using primary, secondary, and tertiary legal sources, the approach used is the Sociological Approach and Case Approach, in data collection techniques using interview, observation, and documentation techniques, and utilizing the data that has been obtained. to answer the issues raised. The conclusion that can be drawn in this study is that BBPOM Surabaya has duties and functions that have been regulated in-laws and regulations to protect consumers from harmful cosmetic products by giving sanctions to business actors in the form of administrative sanctions and criminal sanctions.

Keywords: Legal Protection, Consumers, BPOM, Cosmetics

ABSTRAK

Penelitian ini diawali dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa Saja Fungsi Dan Tugas BPOM Dalam Pengawasan Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Merkuri Berbahaya Di Kota Surabaya? (2) Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Merkuri Berbahaya di BPOM Surabaya?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Kasus, dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, Observasi dan Dokumentasi, serta memanfaatkan data yang telah didapatkan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah BBPOM Surabaya memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Perundang –undangan untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik yang berbahaya dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, BPOM, Kosmetik