PENEGAKAN HUKUM LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

agung rizki lutfi hidayat

Abstract


LGBT through criminal law can be observed in Article 292 of the Criminal Code  but is only limited to minors as victims. Several regions, such as Pariaman city and Aceh, apply Regional Regulations that strictly prohibit LGBT behavior by enforcing the law in the form of various sanctions that are applied by the policies of these regions. In the perspective of positive Indonesian law, LGBT regulations exist and are regulated through several regional regulations, although they only apply to certain areas, not all Indonesian people. This research is normative juridical research with the approach of Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code (KUHP), Pariaman City Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Public Peace and Order, and Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. While the method used in this study is qualitative. From the results of this study, it can be seen how the Law Enforcement of Lesbian Gay Bisexual and Transgender in the Perspective of Criminal Law.

Keywords: LGBT, Criminal Code, Positive Law, Regional Regulation


Full Text:

PDF

References


Buku

Frank, E. Hagan. 2013. Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Prilaku Kriminal Edisi Ketujuh. Jakarta: Kencana.

M. Noor, Syaid. 2019. Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya. Semarang: ALPRIN.

Peter, Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum. Cetakan ke-14. Jakarta: Prenadamedia Group.

R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politeia. Soerjono, Soekanto dan Sri, Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singka. Cetakan Ke-11. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

. 2018. Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-18. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Serda v. Jaksa Penuntut Umum, Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020.

Artikel Jurnal

Antoso, Meilanny Budiarti. 2016. LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Social Work Jurnal. Vol. 6 No. 2.

Arfan, Kaimuddin. 2015. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. Jurnal Area Hukum. Volume 8 No. 2.

Dwi, Novi Ariyanti. 2018. Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT Di Indonesia (2011-2016). JOM FISIP. Vol. 5 No. 1.

Fatimah, Asyari. 2017. LGBT Dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal LEGALITAS. Vol. 2 No. 2.

Riswan, Erfa. 2015. Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual). Jurnal ARENA HUKUM. Vol. 8 No. 2.

Rustam, Dahar Karnadi Apollo Harahap. 2016. LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah. Jurnal AL-AHKAM. Vol 26 No. 2.

Santoso, Meilanny Budiarti. 2016. LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Social Work Jurnal. Vol. 6 No. 2.

Tamba, Sulaiman. 2019. LGBT Perspektif Hukum Islam dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999. Jurnal Taushiah FAI UISU. Vol. 9 No. 2.

BBC News Indonesia, (2018, Januari, 25), Mayoritas Rakyat Indonesia Menerima Hak Hidup LGBT. Diakses pada Juni, 10, 2021. Dari nama website: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42813753


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project