IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BATU (Studi Kasus di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)

Barnabas Sipayung

Abstract


ABSTRAK

 

Permasalahan yang akan dibahas yaitu Implementasi Pasal 4 huruf A Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu serta para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis mengenai peraturan perundang-undangan secara keseluruhan pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini dikarenakan aturan yang ada di dalam peraturan daerah hanya dilaksanakan sebagian. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu memberikan arahan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa wilayah Kota Batu seperti memberikan ruang usaha, jaminan yang pasti, sanksi, dan melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) apabila telah melebihi kapasitas.

 

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengaturan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima (PKL)


Full Text:

PDF

References


BUKU

Adisasmita, R. (2009). Manajemen Pemerintah Daerah. Jakarta: Graha Ilmu.

Limbong, D. (2006). Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

Mulyadi, D. (2015). Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan: Konsep dan Aplikasi Administrasi, Manajemen, dan Organisasi Modern. Bandung: Alfabeta.

Patarai, M.I. (2020). Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam perspektif Desentralisasi Kebijakan. Makasar: De La Macca.

Santosa, P. (2008). Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Adiutama.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, S. (1997). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press.

Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Bandung: CV Sinar Baru.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu.

Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

JURNAL

Zamzami Abid, Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik, Jurnal fakultas hukum universitas islam malang, vol 3 no.2 juni 2020

INTERNET

BPS. (2020). Jumlah Penduduk Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018, 2019, 2020. Diakses pada tanggal bulan tahun. https://batukota.bps.go.i d/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3.

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_c5ebe983b9_BAB%20IIRPIJM%20Kota%20Batu%20Bab%20II-min.pdf

SKRIPSI

Addin, Syawqi Dzulfikar. (2019). Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.

Ariando, Cristian. (2017). Efektivitas Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Kota Batu (Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Ulfa, Astuti Maulina. (2019). Implementasi Perwali Batu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penertiban Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Islam Malang.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project