KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI LELANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24TAHUN 1997
Abstract
ABSTRAK
Kepastian hukum peralihan hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. Pilihan judul tersebut berangkat dari permasalahan untuk mengkaji apakah peralihan hak atas tanah melalui lelang memberikan kepastian hukum kepada pemegang haknya. 1. Bagaimana kepastian hukum peralihan hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997? 2.Bagaimana akibat hukum peralihan hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Risalah lelang sebagai bukti yang memberikan kepastian hukum kepada pemegang haknya, dan dapat digunakan untuk balik nama kepada pemegang haknya dan nantinya akan digunakan sebagai permohonan sertifikat. Akibat hukum peralihan hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 yakni beralihnya hak atas tanah kepada pemenang lelang/pemegang hak atas tanah sesuai dengan risalah lelang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ABSTRACK
Legal certainty of the transfer of land rights through auction based on Government Regulation no. 24 of 1997. The choice of title departs from the problem of examining whether the transfer of land rights through auction provides legal certainty to the holder of the right. 1. How is the legal certainty of the transfer of land rights through auction based on Government Regulation no. 24 of 1997? 2. What are the legal consequences of the transfer of land rights to land rights holders through auctions based on Government Regulation No. 24 of 1997? This research is a normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach and a case study approach. Minutes of auction as evidence that provides legal certainty to the right holder, and can be used to change the name to the right holder and will later be used as a certificate application. The legal consequence of the transfer of land rights to land rights holders through auction based on Government Regulation No. 24 of 1997 is the transfer of land rights to the auction winner/land right holder in accordance with the minutes of the auction and the provisions of the legislation.
Keyword: Legal Certainty, transfer of land rights, auction
Â
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
Buku
A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria , Bandung,
Mandar Maju
Boedi Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta; Universitas Trisakti.
Effendi Perangin, 1991, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Jakarta; Rajawali Press.
F.X. Ngadijarno, et.al ., Lelang Teori dan Praktik , Jakarta: Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan
M. Ishaq, 2016, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
Rachmadi Usman, (2016), Hukum Lelang, Jakarta: Sinar Grafika
Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), Metode Peneltian Hukum, Bandung: Penerbit
Alfabeta
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, (Jakarta Timur:
PRENADAMEDIA GROUP, 2010)
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Jurnal
Diyan Isnaeni, Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum
Agraria Yang Berparadigma Pancasila, JU-ke, Volume 1, Nomer 2 Desember 2017
Farrell gian Kumampung, Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Melalui Lelang Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997. Lex Crimen. Vol. VI No. 5, Juli 2017
Kathleen C. Pontoh. 2018, Aspek Hukum Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Proses
Lelang Di Indonesia, Lex Et Societati, Vol. VI., No. 4.
Isdiyana Kusuma Ayu, Problematika Pelaksaan Pendaftaran Tanah Melalui
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu, legality, ISSN: 2549-4600, Vol. 27, No 1, Maret 2019-Agustus 2019
Isdiyana Kusuma Ayu, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melui Pendafraran
Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu, Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019 Megarisa
.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project






