KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI LELANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24TAHUN 1997

Refo Anam Bagus Pamungkas

Abstract


ABSTRAK
Kepastian hukum peralihan hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. Pilihan judul tersebut berangkat dari permasalahan untuk mengkaji apakah peralihan hak atas tanah melalui lelang memberikan kepastian hukum kepada pemegang haknya. 1. Bagaimana kepastian hukum peralihan hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997? 2.Bagaimana akibat hukum peralihan hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Risalah lelang sebagai bukti yang memberikan kepastian hukum kepada pemegang haknya, dan dapat digunakan untuk balik nama kepada pemegang haknya dan nantinya akan digunakan sebagai permohonan sertifikat. Akibat hukum peralihan hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 yakni beralihnya hak atas tanah kepada pemenang lelang/pemegang hak atas tanah sesuai dengan risalah lelang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ABSTRACK

Legal certainty of the transfer of land rights through auction based on Government Regulation no. 24 of 1997. The choice of title departs from the problem of examining whether the transfer of land rights through auction provides legal certainty to the holder of the right. 1. How is the legal certainty of the transfer of land rights through auction based on Government Regulation no. 24 of 1997? 2. What are the legal consequences of the transfer of land rights to land rights holders through auctions based on Government Regulation No. 24 of 1997? This research is a normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach and a case study approach. Minutes of auction as evidence that provides legal certainty to the right holder, and can be used to change the name to the right holder and will later be used as a certificate application. The legal consequence of the transfer of land rights to land rights holders through auction based on Government Regulation No. 24 of 1997 is the transfer of land rights to the auction winner/land right holder in accordance with the minutes of the auction and the provisions of the legislation.

Keyword: Legal Certainty, transfer of land rights, auction

 


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria , Bandung,

Mandar Maju

Boedi Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta; Universitas Trisakti.

Effendi Perangin, 1991, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Jakarta; Rajawali Press.

F.X. Ngadijarno, et.al ., Lelang Teori dan Praktik , Jakarta: Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan

M. Ishaq, 2016, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

Rachmadi Usman, (2016), Hukum Lelang, Jakarta: Sinar Grafika

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), Metode Peneltian Hukum, Bandung: Penerbit

Alfabeta

Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, (Jakarta Timur:

PRENADAMEDIA GROUP, 2010)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Jurnal

Diyan Isnaeni, Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum

Agraria Yang Berparadigma Pancasila, JU-ke, Volume 1, Nomer 2 Desember 2017

Farrell gian Kumampung, Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Melalui Lelang Menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997. Lex Crimen. Vol. VI No. 5, Juli 2017

Kathleen C. Pontoh. 2018, Aspek Hukum Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Proses

Lelang Di Indonesia, Lex Et Societati, Vol. VI., No. 4.

Isdiyana Kusuma Ayu, Problematika Pelaksaan Pendaftaran Tanah Melalui

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu, legality, ISSN: 2549-4600, Vol. 27, No 1, Maret 2019-Agustus 2019

Isdiyana Kusuma Ayu, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melui Pendafraran

Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu, Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019 Megarisa

.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project