TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MALANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA)

siskha comaria

Abstract


ABSTRACT

               Along with the existence of regional autonomy, the decentralization of regional finances or the granting of autonomy in the management of the APBD resulted in high flexibility for regional officials. From here, the formulation of the development of the number of cases, factors, modus operandi, and sanctions given for the corruption in the APBD that occurred in Malang City in 2016-2020 is drawn 2. This study aims to find out what is discussed in the formulation of the problem. This research method is empirical juridical research with sociological juridical approach, case, and qualitative. The source of the data used in this research is the Surabaya Corruption Court. Data collection techniques with field surveys, interviews and documentation. Data analysis techniques by organizing the data. starting from the discussion of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Malang City Changes in 2015 the chairman of the Malang City Regional People's Representative Council asked for money from the Mayor of Malang and he agreed to give money in return with the term "pokir money".

 

Keywords: Corruption, Regional Revenue and Expenditure Budget, Malang City.

 

ABSTRAK

Seiring dengan adanya otonomi daerah, terjadi desentralisasi keuangan daerah atau pemberian otonomi pengelolaan APBD mengakibatkan fleksibilitas yang tinggi bagi aparat daerah.  Dari sini ditarik rumusan perkembangn jumlah kasus, faktor, modus operandi, serta sanksi yang diberikan  tindak pidana korupsi APBD yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2016-2020? 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang di bahas dalam rumusan masalah tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian berjenis yuridis empiris dengan Pendekatan  yuridis sosiologis,  kasus, dan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat diPengadilan Tipikor Surabaya. Teknik pengumpulan data dengan survei lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan cara mengorganisasikan data. berawal dari Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Malang Tahun 2015 ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang meminta uang kepada Walikota Malang dan disetujuinya untuk memberikan uang imbalan dengan istilah“uang pokirâ€.

 

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kota Malang.

 

 


Full Text:

PDF

References


Amiruddin. 2010, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan jasa, Yogyakarta: Genta Publishing.

Bambang Waluyo. 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.

Burhan Bungin. 2007, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Prenanda Media Group.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003, Metodelogi penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ermansjah Djaja. 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta:Sinar Grafika.

J.R. Raco. 2010, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, Jakarta:PT. Grasindo.

Juliansyah Noor. 2017, METODELOGI PENELITIAN, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Mardiasmo. 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik. Majalah Swara MEP, Vol 3, No. 8, MEP UGM, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 1983, Metodelogi Riset, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, Penelitian Hukum.

Moh. Nazir. 2011, Metode Penelitian, Jakarta :Ghalia Indonesia.

Nasution, Bahder Johan. 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung:CV. Mandar Maju.

Rianto Adi. 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta:Granit.

Soerjono Soekanto. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Titik Triwulan Tutik. 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustakarya.

UNDANG-UNDANG, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

SURAT PUTUSAN:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU IV/2006.

INTERNET DAN MEDIA MASSA:

Pemerintah Daerah

https://id.m.wikipedia.org/wiki/’pemerintah_daerah_di_Indonesia. Diakses pada, 28 Maret 2020, Pukul 23:43 WIB.

Umar Sholahudin. “ Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepektif Hukum Progresifâ€, http://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif-hukum-progresif/. Diakses dan diunduh pada tanggal 30 Maret 2020, Pukul 20;30 WIB.

Wahyuni, PengmbanganKoleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf. Yogyakarta, 2013. Diakses pada Tanggal, 27 September 2020, Pukul 19:56 WIB


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project