PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK 
DALAM KELUARGA POLIGAMI

Oleh: Muhamad Jauhari
Program Magister Hukum Islam 
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email : jauhari432@gmail.com

Abstract
The rights of polygamous family children in positive law are: a) civil rights; b) the right to protection; c) the right to education and maintenance; d) children's rights to get welfare; e) children's rights to be taken care of their legal affairs. Positive law and Islamic law perspectives on violations the rights of polygamous children, namely for parents who violate the rights of polygamous family children, can be revoked as their parents' guardianship. In the Islamic law perspective against violations the rights of polygamous children are subject to moral sanctions and legal sanctions. This legal sanction is a form of world punishment for perpetrators of child rights violations.
Keywords: legal protection, children's rights, polygam

Abstrak
Hak-hak anak keluarga poligami dalam hukum positif yaitu: a) hak keperdataan; b) hak mendapat perlindungan; c) hak atas pendidikan dan pemeliharaan; d) hak anak untuk mendapat kesejahteraan; e) hak anak untuk diurus urusan hukumnya. Perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran atas hak anak poligami yaitu bagi orang tua yang melanggar hak anak keluarga poligami dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam perspektif hukum Islam terhadap terhadap pelanggaran atas hak anak poligami dikenakan sanksi moral dan sanksi hukum. Sanksi hukum ini sebagai bentuk hukuman dunia terhadap pelaku pelanggaran hak-hak anak. 
Kata Kunci: perlindungan hukum, hak anak, poligami

PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dalam Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan tidak hanya wujud ikatan lahiriyah semata, tetapi ikatan batiniyah antara suami isteri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan pernuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.
Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara keluarga sendiri. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat–akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan perempuan. Ikatan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban, seperti kewajiban bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu dan lainnya. 
Perkawinan juga secara niscaya akan melahirkan keturunan yaitu anak-anak. Anak secara alamiah menjadi tanggungjawab langsung dari orang tuanya. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi khususnya bagi orang tuanya. Dalam kondisi normal, artinya anak yang tumbuh dalam keluarga lengkap kedua orang tuanya, dan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sedikit banyak hak-hak tersebut akan terpenuhi. Namun ada banyak kondisi yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi misalnya kelalaian orang tua, meninggalkan orang tua, kurangnya pengetahuan dan pendidikan orang tua, persoalan ekonomi dan sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit keluarga seperti perceraian, perselingkuhan, perzinaan, dan sebagainya memiliki andil yang besar pula dalam menciptakan keterlantaran anak. Untuk itu tanggung jawab terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya tanggung jawab orang tua saja, namun merupakan tanggung jawab publik termasuk pemerintah.
Upaya perlindungan anak di Indonesia telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa undang-undang. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap warganya dan termasuk anak di dalamya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak dapat tumbuh secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial serta berakhlak mulia. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta upaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengelurkan beberapa kebijakan tentang upaya perlindungan anak, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan anak Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Sebuah penelitian mengungkap bahwa poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar Badri tersebut mengungkapkan temuan yang memprihatinkan, bahwa perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman sebayanya dan bahkan bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya. Hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak yang kemudian berdampak pula pada cara berpikirnya kelak. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondsi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit.
Perlindungan hukum terhadap anak sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits.Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Isra ayat 31 : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar‛.
Para ulama, berbeda pendapat tentang nasab anak yang terlahir dalam ikatan perkawinan poligami yang sah tidak. Sedangkan bagi anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan terdapat perbedaan di kalangan fuqoha. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya ikhtilaf dalam memahami arti nikah sehingga berujung terhadap perbedaan memahami teks al-Qur’an dan teks hadits.

Metode Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) dari berbagai literatur yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan objek permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan: studi dokumen dengan melakukan library research (penelitian kepustakaan), yang dilakukan untuk menghimpun data sekunder berupa bahan buku, baik primer, sekunder maupun tertier yang berhubungan dengan materi penelitian.

PEMBAHASAN
Hak anak dalam pandangan dunia internasional pertama kali dibicarakan pada tahun 1924. Pembicaraan tersebut melahirkan consensus yang disebut dengan Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, di mana dalam konvensi ini juga dimuat hak asasi anak. Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir The Universal Declaration of Human Rights atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa; hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. 
Sementara itu, Pemerintah Indonesia baru Pada 25 Agustus 1990 secara resmi mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Sesaat setelah penandatanganan declaration on the right of the child tersebut, belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum yang positif dalam tersosialisasinya pergaulan masyarakat dengan anak. Selanjutnya pemerintah bersama DPR mengundangkan konvensi tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi: 1) Non diskriminasi; 2) Kepentingan terbaik bagi anak; 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.
Hak-hak anak dalam keluarga poligami pada bagian ini dibagi ke dalam dua pembahasan yaitu dalam perspektif hukum Islam dan perspektif  hukum positif.
a.	Hak Anak dalam Islam
Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lilalamin. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini,  dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang sangat besar”.
Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari: 1) Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 233); 2) Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233); 2) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Al-Mujaadilah (58) ayat 11 dan hadits nabi, artinya “tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia”); 3) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nissa (4) ayat 2, 6 dan 10); 4) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya(Q.S. Al- Qashash (28) ayat 12).
Menurut pandangan Islam, secara asasi anak memiliki hak yang terdiri atas: 1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan; 2) Hak anak dalam kesucian keturunannya; 3) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik; 4) Hak anak dalam menerima susuan; 5) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan; dan 6) Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan; demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.
Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam suatu keluarga hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memperhatikan hak anak untuk masa depan mereka yaitu hak menyusui, hak untuk mendapatkan asuhan, hak untuk mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak pengajaran, serta hak pendidikan, akhlak dan agama. 
Selain itu, dalam Islam anak berhak atas nasab, radha’, hadhanah, perwalian dan nafkah. Dari segi nafkah, orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah (2): 233. “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”
Berdasarkan ayat tersebut di atas, bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut.Oleh karena nafkah adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dimana hal tersebut merupakan kewajiban ayah untuk memenuhinya.
Dalam hal perwalian atas diri seseorang, kewenangan wali atas diri seseorang tersebut adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus pernikahannya. Dalam hal perwalian atas harta benda, jika anak yang diwalikan itu mempunyai harta maka sang ayah berhak mengurus dan mengembangkan hartanya, menurut kesepakatan ulama empat madzhab. Maka dari itu, anak yang belum baligh dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sangat mennbutuhkan wali utuk mengurus dirinya pribadi dan hartanya. Sehingga perwalian merupakan hak anak yang tidak boleh terabaikan karena merupakan suatu hal yang mempengaruhi perkembangan hidupnya kelak. Perwalian dan hadhanah tidak dapat terpisahkan jika mereka adalah orang tua dari anak. Kuantitas pertemuan antara orangtua dan anak usia dini sangat diutamakan dari pada kualitasnya. Jika anak sudah tumbuh remaja, kualitas pertemuanlah yang punya peranan penting.
b.	Hak-hak Anak Keluarga Poligami dalam Hukum Positif
Hukum positif atau juga disebut dengan ius constitutum yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadian dalam Negara Indonesia.
Hak Keperdataan
Sebagian dari hak-hak keperdataan, yaitu hak-hak yang bersandar pada Hukum Perdata dalam arti objektif, misalnya ialah: 1) Hak-hak kepribadian (persoonlijkheidsrechten), adalah hak-hak manusia atas dirinya sendiri, seperti hak-hak manusia atas jiwanya, raganya, kehormatan, nama kecil, dan nama keluarganya; 2) Hak-hak keluarga (familierechten), adalah hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga. Yang termasuk hak-hak keluarga adalah hak marital, yakni kekuasaan suami terhadap istrinya, kekuasaan orang tua terhadap anaknya, dan kekuasaanwali terhadap anaknya, hak pengampu terhadap yang diampunya; 3) Hak-hak harta benda (vermogensrechten), adalah hak-hak yang mempunyai nilai uang; 4) Hak-hak kebendaan (zakelijkerechten), adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung berarti, bahwa terdapat sesuatu hubungan langsung antara orang-orang yang berhak atas benda tersebut; 5) Hak-hak atas barang-barang tak berwujud (rechten opimmateriele gorderen), adalah hak-hak mengenai hasil pemikiran manusia seperti Hak Cipta dan Hak Oktroi”.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak keperdataan anak yaitu meliputi: hak-hak kepribadian; hak-hak keluarga (familierechten) yang timbul dari hubungan keluarga; hak-hak harta benda (vermogensrechten) yang mempunyai nilai uang; hak-hak kebendaan (zakelijkerechten) yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda; hak-hak atas barang-barang tak berwujud (rechten opimmateriele gorderen) berupa hasil pemikiran manusia seperti Hak Cipta dan Hak Oktroi”.
Hak Atas Pendidikan dan Pemeliharaan
Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan perlidungan kepada anak di bawah umur dari tindakan orang tua yang merugikannya. Pasal 48 menyebutkan “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaki demikian. Maksud ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya di masa depan. 
Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung semenjak anak dilahirkan sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa, meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Agar anak menjadi anak yang baik sebagai idaman kedua orang tua, masyarakat dan bangsa, maka kedua orang tua dituntut untuk memberikan pengawasan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak yang mencukupi tidak boleh terhenti, melainkan harus dilakukan secara terus menerus dan teratur sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri. 
Hak Anak untuk Mendapat Kesejahteraan
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 9 ini, bahwa orang tua bertanggung jawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita Bangsa berdasarkan Pancasila.
Kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tetap berlangsung terus meskipun perkawinan orang tua putus. Begitu juga sebaliknya peranan isteri sangat besar dalam rumah tangga untuk membimbing dan mengarahkan anaknya agar dapat berbuat baik dan tidak saling curiga mencurigai diantara sesama saudara se ayah. Untuk dapat terwujudnya hubungan yang harmonis diantara sesama anak yang lahir dari isteri yang berbeda, maka seorang suami wajib memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap anak- anak tersebut.
Berdasarkan Pasal 298 KUH Perdata juga ditentukan, bahwa  bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan tersebut menekankan kepada kedua orang tua diwajibkan emelihara dan mendidik anak yang masih di bawah umur. 
Kewajiban tersebut tidak dapat hilang, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua tidak dapat mengabaikan kewajibannya terhadap anak sampai anak itu dewasa. Menurut ketentuan hukum perdata anak dinyatakan sudah dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun, ini berarti di bawah 21 tahun belum dewasa dan masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dalam melakukan pemeliharaan dan pendidikannya.
Hak Anak untuk Diurus Urusan Hukumnya
Hak anak selanjutnya yang diperoleh dalam keluarga poligami yaitu diwakili kepentingan hukumnya di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 47 ayat ( 1 ) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selam mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat (2) di tegaskan orang tua mewakili anak tersebut meliputi segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pelanggaran Atas Hak Anak Poligami 
Perspektif Hukum Islam
Bentuk perlindungan pertama yang diberikan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam aspek min jânib al-`adam, adalah adanya ketentuan-ketentuan hukum yang melarang segala perbuatan yang dapat merugikan dan melanggar hak-hak anak. Hal ini banyak sekali ditemukan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam tataran umum, Nabi SAW melarang orang tua melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. 
Larangan melakukan kejahatan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwiyatkan oleh ”Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?” Orang banyak menjawab: ”Hari Haji Akbar.” Nabi SAW bersabda: ”Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.” (H.R. Ibnu Mâjah).
Adapun sanksi bagi orang tua yang melanggar hak anak yaitu akan diberikan sanksi moral dan sanksi hokum. Islam juga mengenal adanya sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana agar ia tidak melanjutkan perbuatan pidananya sekaligus memberikan efek rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian, tujuan syariat Islam untuk menjamin dan memelihara kemaslahatan kelima pilar pokok kehidupan manusia, yakni pemeliharaan hak agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat tercapai dengan baik.
Di samping memberikan sanksi hukum sebagai hukuman dunia terhadap pelaku pelanggaran hak-hak anak, Nabi SAW juga mengancam mereka dengan sanksi moral dan sanksi akhirat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak anak, menumbuhkan kesadaran terhadap perlindungan hak anak, dan kabar pertakut bagi pelanggar hak anak. Di dalam sebuah riwayat, memberikan peringatan dan ancaman dosa terhadap orang yang lalai atau tidak mau memberi nafkah keluarganya.
Selain itu, Islam juga memberikan ancaman sanksi akhirat berupa keharaman masuk surga kepada orang yang berupaya menyembunyikan, mengaburkan, dan memalsukan garis keturunan. Sanksi keras ini diberikan karena perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi hak keturunan dan kehormatan.
Perspektif Hukum Positif
Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagai mana termaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya.
Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Selanjutnya ketentuan ini juga dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: Pertama, Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; Kedua, Ia berkelakuan buruk sekali; Ketiga, Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
Di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Oleh karena itu seorang anak dapat menuntut pemenuhan kewajiban bapak yang harus dipenuhi selama si anak belum dewasa. Hal itu dikenal sebagai nafkah terhutang. Karena itu tetap dapat dituntut pelunasannya pada orang yang berhutang atau kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk membuat peraturan baru mengenai Perlindungan Anak yang berfokus pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 
Dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yaitu penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
Dari semua penjelasan pasal di atas, kita bisa mengetahui bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak harus memperhatikan poin-poin yang terdapat di dalam pasal tersebut. Tidak boleh seseorang lalai dan memperlakukan anak semaunya tanpa memperhatikan pasal tersebut sehingga menyebabkan kerugian fisik maupun psikis terhadap anak. Jika melanggar salah satu poin saja, maka akan dikenai sanksi terhadapnya sesuai hukum yang berlaku. 
Seorang suami yang poligami dengan alasan perlindungan anak maka dia juga dituntut untuk memperlakukan anak sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut. Apabila dia tidak mampu untuk itu, maka kiranya dia mempertimbangkan untuk tetap melakukan poligami atau mencukupkan dengan satu istri dan anak-anak dari seorang istri tersebut. 
Tetapi jika seorang suami yang akan berpoligami benar-benar mampu untuk melindungi, memelihara dan memperlakukan anak sebaik mungkin sesuai dengan isi dari Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka dia akan diamanati tanggung jawab besar sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.
Ketentuan pasal 26 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: “memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”. Sebenarnya pengasuhan anak pada prinsipnya berhak diasuh oleh orang tuanya, karena orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, orang tua juga memiliki ikatan batin yang kuat dan khas, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun dan siapapun. Ikatan yang khas dan ikatan yang kuat yang kemudian sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika ikatan yang kuat dan khas ini memperoleh warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dan sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara optimal.
Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 37 disebutkan bahwa: (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.  (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. 
Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa ketika orang tua tidak bisa menjamin tumbuh kembang seorang anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya, maka pemerintah mengupayakan pengasuhan anak kepada lembaga panti sosial sebagai upaya terakhirnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (1) tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. 

PENUTUP
Perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap pelanggaran atas hak anak poligami yaitu bagi orang tua yang melanggar hak anak keluarga poligami dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Selain itu, dalam hal anak mendapat serangan seksual karena sebab kelalaian orang tua dalam melakasanakan tanggungjawabnya, maka dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam terhadap terhadap pelanggaran atas hak anak poligami dikenakan sanksi moral dan sanksi hokum. Sanksi hukum sebagai hukuman dunia terhadap pelaku pelanggaran hak-hak anak. Selain itu, Islam huga memberikan ancaman sanksi moral yaitu sanksi akhirat berupa keharaman masuk surga kepada orang yang berupaya menyembunyikan, mengaburkan, dan memalsukan garis keturunan. Sanksi keras ini diberikan karena perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi hak keturunan dan kehormatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Huraerah, 2007, Child Abuse (kekerasan terhadap anak),Bandung: Nuansa.
Ahmad Azhar Basyir, 1990, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Ali Afandi, 1984, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW, Jakarta: PT. Bina Aksara.
Al-Qur’an dan Terjemahannya mushaf al-azhar, Jawa Barat.
Adri Vidianto, 2015,  Fenomena Poligami pada Keluarga Miskin, Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang.
Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, cet. VI, \Jakarta: Raja Grafika Persada.
Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung:  Refika Aditama.
Marwadi,. 1984, Hukum Perkawinan dalam Islam. Yogyakarta: BPFE.
Munif Chatib, 2013, Orangtunya Manusia, Bandung: Kaifa.
Nashruddin Thoha, 1967, Pedoman Perkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.
Subhi Mahmasani, 1993, Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Studi Perbandingan Syari’at Islam dan Perundang-undangan Modern). (Terj. Hasanuddin). Jakarta: Tintamas Indonesia.
Sutisna Abas, 2016, Dampak Poligami dan Nikah Siri terhadap Kedudukan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam, Banten: IAIN SMH Banten.
Syaifudin Mujtabah, 2010, Nikmatnya Seks Islami, Jogjakarta: Pustaka Marwa.
Wahab Afif,, dkk. 2013, Mushaf Albantani: Al-Qur’an dan Terjemahnya, Banten: Pemprov Banten.
Wahbah Az-Zuhaili, 2011, Fiqih Islam Wa adillatuhu. (Jilid 10). (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani.

Tesis 

Endang Setya Rini, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo, Tesis Magister, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
Nizam, 2005, Kewajian Orang atua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian. Tesis Magister Kenotariatan yang tidak diterbitkan, Semarang: Universitas Diponegoro.

Jurnal

Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah dengan judul “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami”, Jurnal Perempuan dan Anak, 1(1): Januari 2015 ISSN 2442-2614.