ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN

Sri Yuni Liawati

Abstract


 

Tesis ini membahas dua rumusan masalah dalam penelitian ini. 1 Pertama, Mengapa Akta Jual Beli tanah dibatalkan oleh Pengadilan, Kedua, Apa akibat hukum Akta Jual Beli tanah yang dibatalkan oleh Pengadilan.

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.  Sumber Bahan Hukum: a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan- peraturan hukum yang mengikat dan berdiri sendiri serta mempunyai otoritas, b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yan memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku  literatur atau bacaan yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum termasuk penelitian terdahulu, c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan–bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan–bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia serta artikel artikel dari internet. Analisis Bahan Hukum secara deskritif kualitatif yakni dilakukan dengan mendepkripsikan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum dihubungkan dengan analisis terhadap kasus yang ada  dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Akta Jual Beli Tanah dibatalkan oleh pengadilan bisa disebabkan karena: Tidak terjadi adanya perdamaian, adanya penemuan informasi telah beralih kepemilikannya hak atas tanah ke pihak lain, di Akta Jual Beli tidak dicantumkan data yang lengkap sesuai prosedur pembuatan Akta sehingga ada kesamaan dengan akta yang lain, Para Tergugat telah melakukan jual beli yang melanggar syarat dan ketentun umum dan terdapat cacat yuridis tidak terpenuhinya pasal KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian yang meliputi: 1. Adanya kesepakatan kehendak, 2.Wenang/cakap hukum, 3. Objek / Perihal Tertentu, 4. Klausa yang diperbolehkan, dari permasalahan yang ada terhadap Akta Jual Beli Tanah yang dibuat PPATS dan PPAT yang Aktanya mengandung cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan pejabat yang berwenang yaitu PPATS dan PPAT juga terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya karena kurang adanya ketelitian dan kurang kehati-hatian serta terkadang menggampangkan prosesnya. Dan Akibat hukum Akta Jual beli Tanah yang dibatalkan oleh pengadilan berakibat Akta  Jual Beli Tanah tersebut tidak sah batal demi hukum. Pemberian sanksi yang dikenakan terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran, dapat berupa: Teguran tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian dengan tidak hormat.

 

Kata Kunci: Akta Jual Beli Tanah, dibatalkan.

 

            This thesis discusses two problematic issues in this research. First.Why is the Deed of Sale and Purchase Land nullified by the Court Second.What is the legal consequences of this Sale and Purchase Land after being nullified?

               This research is a normative legal research. The source of legal materials are a. Primary law that is the binding legal regulation that stands alone and has authority b. Secondary legal materials means legal materials that give an explanation on primary legal material comprising of literature law books or readings related to research, legal journals as well as previous researches, c.  Tertiary Legal Materials, that are legal materials that explain the primary law and secondary legal materials comprising of legal dictionary, Indonesian Language Dictionary and articles concerning the law in the internet. Qualitatively descriptive, done by describing or explaining statutory regulations, legal concepts related to the analysis of existing cases and finally a conclusion is drawn.               From the outcome of the research it can be concluded that the Deed of Sale and Purchase Land was nullified by the court because of:  An amicable settlement was not reached. The discovery of an information that the ownership of the land right has been transferred to another party. The Deed of Sale and Purchase does not include complete data according to the procedure for making a deed so that there are similarities with any other deeds.  The Defendants has made a fraud sale and purchase against the general terms and conditions and there is a juridical defect that the articles of the Civil Code concerning the validity of an agreement are not completed such as: 1. There is an agreement of will. 2. legally competent 3. A certain object/subject 4. Allowable clause of the existing case towards the Deed of Sale and Purchase Land made by a Temporary Land Deed Official (PPATS) and Land Deed Official (PPAT) who have done a legal flaw until the deed has no legal force and the authorized officials, namely Temporary Land Deed Official and Land Deed Official   are also proven to have abused their authority due to the lack of thoroughness and lack of caution and sometimes underestimating the process. The legal consequences of the nullification the Deed of Sale and Purchase Land by the Court has made the Sale and Purchase Deed invalid according to the law. Punishment given to the Land Deed Official who had violated the law could be in the form of a written warning, suspension, respectful dismissal, or Disrespectful dismissal. Key Words:  Deed of Sale and Purchase Land, nullified.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.2020/ison.v2i1.2.10911

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



 

Publisher :

Master Of Notary, Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144 ; Telp. 0341-551932, 551822 ; Fax. 0341-552249 ; Website, www.unisma.ac.id ; Email, humas@unisma.ac.id.