ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN NEGARA OLEH MASYARAKAT ADAT SENDI KABUPATEN MOJOKERTO

Abstract

Komitmen Presiden tersebut merupakan suatu respon atas putusan yang bersifat final dan mengikat Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan bagian dari wilayah adat Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, Apa yang melatarbelakangi penguasaan tanah Masyarakat Hukum Adat di wilayah Tahura, Kedua, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang menguasai di kawasan Tahura. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik preskriptif yaitu memberikan penilaian mengenai benar atau salah tentang apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta dan peristiwa hukum.

Secara yuridis ada cacat hukum bahwa Menteri Kehutanan melalui surat edaran tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menghapus kata-kata dalam undang-undang karena kewenangan tersebut hanya dipunyai oleh Legislator. Penguasaan secara sepihak atas tanah adat dengan sistem semacam inilah justru telah dinyatakan melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 35 tersebut. Peraturan tersebut justru makin mempersulit masyarakat adat untuk mendapatkan hak konstitusional atas wilayah mereka.

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengakuan hak penguasaan masyarakat adat di bidang kehutanan seharusnya ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan operasional untuk menjalankannya. Demikian pula Permenag 5/1999 perlu diubah menjadi Peraturan Pemerintah sehingga lebih tinggi kewenangannya sebagai sarana memastikan mengenai pengakuan terhadap tanah ulayat sekaligus hutan adat. Terbuka peluang pendaftaran tanah hutan adat melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan

Kata Kunci: Penguasaan Tanah, Hutan Negara, Masyarakat Adat

The President's commitment is a response to decisions which are final and binding on the Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia, which stipulates that customary forest is not state forest, but rather part of the indigenous territory. There are two formulation of the problem in this research: First, What is the underlying land tenure of Indigenous Communities in the region of Tahura, Second, How the form of legal protection to indigenous people that master in the region of Tahura. This research is a kind of normative legal research with the approach of the case. Sources of legal materials used in this research are primary legal materials, secondary and tertiary. The technique of analysis of legal materials using the technique of prescriptive, i.e. provide an assessment of right or wrong about what it should be according to the law there are facts and events of the law.

In addition to that legally there is a defect of the law that the Minister of Forestry through the circular letter does not have the authority to remove the words in the legislation because the authority is only possessed by the Legislator. Mastery unilaterally indigenous land with a system of this kind it has been expressed in violation of the constitution by the Constitutional Court through the Decision of the COURT 35 the. These regulations even more complicate the indigenous people to get constitutional rights over their territory.

The conclusion that can be taken in this research is the Decision of the Constitutional Court in the recognition of tenure rights of indigenous peoples in the forestry sector should be followed up with government regulations and operating rules to run it. Similarly Permenag 5/1999 need to be converted into Government Regulations so that a higher authority as a means of ensuring that for the recognition of customary land while the indigenous forests. Opportunities open up for registration of land of indigenous forests through the Joint Regulation of The Minister of internal Affairs, Minister of Forestry, Minister of Public works, and the Head of BPN RI No. 79 of 2014, the Number NT.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, Number 8/SKB/X/2014, about the Ordinances of the Settlement of Land Tenure in Forest Areas

Keywords: Land Tenure, State Forests, Indigenous Peoples